PDI Perjuangan Setujui Bahas 4 Raperda Kota Bandung, Minta Manfaat Nyata bagi Warga

KABARHARMONI | BANDUNG, – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kota Bandung menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru usulan Wali Kota Bandung.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap dapat menerima Raperda tersebut untuk pembahasan lebih lanjut, dengan sejumlah catatan penting agar peraturan yang lahir benar-benar dapat terlaksana, terawasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung.

Rapat Paripurna berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026. Pimpinan DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., memimpin rapat tersebut.

Selain itu, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., mendampingi pimpinan rapat. Anggota DPRD Kota Bandung pun mengikuti rapat tersebut.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin menghadiri rapat bersama para kepala OPD serta pimpinan kewilayahan.

Raperda usulan Wali Kota Bandung ini bersumber dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 Tahap II.

Adapun Raperda baru tersebut meliputi Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, Raperda tentang Rumah Susun, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirtawening.

Terhadap Raperda tersebut, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan dalam mengawali proses pembahasan ini sebagai berikut:

Barang Milik Daerah Harus Tertib, Transparan, dan Hasilkan PAD

Fraksi PDI Perjuangan memahami perlunya penyesuaian aturan pengelolaan barang milik daerah dengan ketentuan yang lebih baru.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya inventarisasi, pengamanan, pemanfaatan, dan pengawasan aset secara tertib, transparan, serta akuntabel.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pendelegasian kewenangan harus menyertakan pengendalian yang jelas, tanpa mengurangi fungsi pengawasan DPRD.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota Bandung menjelaskan potensi dan target peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari pemanfaatan aset.

Pemerintah Kota Bandung juga harus memastikan penilaian aset serta pemilihan mitra berlangsung secara objektif dengan senantiasa mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, Pemerintah Kota Bandung perlu menyiapkan peraturan pelaksana yang memberikan kepastian hukum.

Rumah Susun Harus Terjangkau dan Lindungi Hak Penghuni

Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembaruan pengaturan rumah susun sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan meminta kejelasan penerapan kewajiban hunian berimbang, mekanisme pengawasan terhadap pengembang, serta penegakan sanksi apabila pengembang tidak memenuhi kewajiban.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandung juga perlu menjelaskan kesiapan lokasi, pendanaan, dan pengelolaan rumah susun, termasuk jaminan keterjangkauan tarif sewa dan biaya pemeliharaan.

Selain itu, hak pemilik dan penghuni, transparansi pengelolaan PPPSRS, penyelesaian sengketa, serta pendampingan dalam masa penyesuaian harus mendapat perhatian.

Pengarusutamaan Gender Harus Terintegrasi, Bukan Sekadar Administrasi

Fraksi PDI Perjuangan memandang Raperda tentang Pengarusutamaan Gender penting untuk memperkuat kesetaraan kesempatan dan akses terhadap pelayanan publik.

Pelaksanaannya harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta kejelasan data kesenjangan gender di Kota Bandung, kesiapan kelembagaan dan aparatur pelaksana, serta indikator hasil yang terukur.

Selanjutnya, penganggaran responsif gender perlu mengarah pada manfaat nyata dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandung juga perlu melakukan evaluasi berkala serta memastikan penyusunan peraturan pelaksana.

PDI Perjuangan Terima Raperda untuk Dibahas Lebih Lanjut

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya dapat menerima Raperda untuk pembahasan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Fraksi PDI Perjuangan berharap pembahasan menghasilkan peraturan yang dapat terlaksana, terawasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandung.     Red

Komentar