KABARHARMONI | BANDUNG, – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, mendorong pemerintah kota memastikan setiap program kesehatan tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan atau seremoni.
Ia menegaskan setiap program harus memiliki tindak lanjut yang jelas dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu Elton sampaikan saat menghadiri Lokakarya Mini Kesehatan 2026 di Aula Kecamatan Bandung Wetan, Bandung, pada Kamis, 27 Agustus 2026.
DPRD Jalankan 3 Fungsi untuk Kuatkan Kesehatan
Elton menjelaskan DPRD Kota Bandung memiliki tiga fungsi utama yang berkaitan erat dengan pembangunan kesehatan, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Fungsi penganggaran adalah memastikan APBD Kota Bandung signifikan dan berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Di antaranya terkait Cek Kesehatan Gratis (CKG), stunting, serta HIV/AIDS,” ujarnya.
Ia mencontohkan komitmen Pemkot dan DPRD Kota Bandung dalam mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC).
Saat ini anggaran UHC Kota Bandung mencapai sekitar Rp320 miliar setiap tahun.
Elton juga membeberkan, sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan anggaran puluhan miliar rupiah.
Namun setelah dukungan itu berhenti, Pemkot dan DPRD Kota Bandung tetap mengalokasikan anggaran agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan.
“Ini salah satu fungsi DPRD, yaitu menganggarkan APBD Kota Bandung untuk kepentingan masyarakat, termasuk memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan,” katanya.
BACA JUGA: Komisi IV DPRD Kota Bandung Perjuangkan Perbaikan Layanan Kesehatan Warga Miskin
Ukur Keberhasilan dari Output dan Outcome, Bukan Hanya Anggaran
Selain penganggaran, Elton menilai fungsi pengawasan memegang peran sangat penting.
Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak cukup terukur dari besarnya anggaran yang pemerintah keluarkan.
“Kita harus melihat output-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, supaya program tersebut benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Wajib Lanjutkan CKG dengan Pemetaan dan Intervensi
Dalam kesempatan tersebut, Elton menyoroti pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Ia berharap pemeriksaan kesehatan gratis tidak berhenti ketika masyarakat menerima hasil.
Pemerintah harus melanjutkan dengan pemetaan kondisi kesehatan dan intervensi bagi warga yang memiliki risiko penyakit.
Ia bercerita berdasarkan pengalamannya mengikuti general check-up.
Pihak penyelenggara memberikan hasil pemeriksaan tanpa penjelasan lebih lanjut.
Padahal masyarakat yang bukan berlatar belakang tenaga medis membutuhkan penjelasan mengenai hasil dan langkah selanjutnya.
“Kalau hanya sebatas diperiksa saja, sayang. Kita mengeluarkan anggaran, diperiksa, setelah itu dibiarkan. Harapan saya program ini tidak hanya berhenti di pemeriksaan, tetapi ada tindak lanjutnya seperti apa,” kata Elton.
Oleh karena itu, ia mendorong kecamatan dan puskesmas memetakan data hasil CKG secara lebih detail.
Misalnya, dari jumlah warga yang menjalani pemeriksaan, pemerintah harus mengetahui berapa orang yang berpotensi sakit dan berapa orang yang telah menerima tindak lanjut.
Elton menyebut data tersebut penting bagi DPRD dalam menentukan kebijakan dan penganggaran berikutnya.
Jika angka risiko penyakit tinggi, pemerintah bersama DPRD dapat segera menyusun program intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Kalau kegiatan-kegiatannya tidak hanya sebagai seremonial, setelah tindak lanjut harus ada dampak yang terjadi pada masyarakat. Ketika kita mengetahui berapa banyak warga yang memiliki potensi penyakit, pemerintah bisa bergerak cepat membuat program dan penganggaran,” katanya.
Turunkan Stunting Butuh Kolaborasi Lintas Sektor
Elton juga menyoroti persoalan stunting.
Ia menilai upaya penurunan stunting harus menggunakan strategi menyeluruh.
Penanganan stunting harus mengedepankan deteksi dini sekaligus kolaborasi lintas sektor.
Ia menegaskan Dinas Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri.
Berbagai unsur harus terlibat, mulai dari perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, puskesmas, hingga elemen masyarakat.
“Penanganan stunting perlu kolaborasi. Kita harus berkoordinasi antara Dinas Kesehatan, DPPKB, kecamatan, lurah dan unsur lainnya untuk bersama-sama menurunkan angka stunting,” tuturnya.
Elton juga mengingatkan masih ada orang tua yang enggan memeriksakan anaknya karena takut mendapat stigma stunting.
Ia meminta semua pihak memberi perhatian agar deteksi dan penanganan berjalan sedini mungkin.
BACA JUGA: Kota Bandung Raih UHC Awards 2026: Komitmen Jaminan Kesehatan untuk Semua Warga
Jadikan Lokakarya sebagai Ruang Koordinasi dan Perubahan
Elton berharap Lokakarya Mini Kesehatan menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi.
Lebih dari itu, ia ingin memastikan program kesehatan di tingkat kecamatan benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
“Ukuran kami di DPRD Kota Bandung ketika membuat program adalah dampaknya seperti apa. Jadi bukan hanya berapa kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana dampak yang terjadi di masyarakat,” ujarnya. Red
Komentar