KABARHARMONI | BANDUNG, – Memasuki puncak musim hujan, risiko bencana di Kota Bandung semakin meningkat.
Untuk menghadapi tantangan ini, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Bandung, meminta Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB), untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Hal ini penting, agar langkah mitigasi bencana bisa dilakukan secara efektif dan terencana.
Anggota Komisi III DPRD, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., mencatat perlunya masterplan sistem drainase, dan mendukung pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai solusi penyelesaian masalah yang mendesak ini.
Tugas Pemerintah dalam Mitigasi Bencana
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, menyatakan dengan tegas, bahwa, mitigasi bencana adalah bagian penting dari tugas pemerintah.
Menurut Andri, hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana sebelum dan setelah terjadi.
Andri juga mencatat, pentingnya petunjuk pelaksanaan yang jelas dalam menyusun anggaran.
“Artinya, ini tidak akan terjadi kekurangan atau kelebihan anggaran, sehingga, bisa dihitung secara tepat guna,” ujar Andri, dalam talkshow Radio Sonata dan PR FM, Rabu, 5 Maret 2025.
Pentingnya Kolaborasi dan Koordinasi
Andri, juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkesinambungan antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat.
“Kami selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Jika ada keluhan dari warga atau komunitas terkait kondisi di lapangan, kami segera menindaklanjuti dengan Diskar PB, serta, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM),” ungkap H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., salah seorang Anggota DPRD Kota Bandung, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ini menunjukkan bahwa DPRD berkomitmen untuk menanggapi masukan dari masyarakat dengan serius.
Masterplan Drainase yang Mendesak
Salah satu isu mendesak yang diangkat, adalah, belum adanya masterplan sistem drainase di Kota Bandung.
“Hingga hari ini, kita belum memiliki perencanaan menyeluruh terkait aliran air dari selokan kecil, hingga, ke sungai besar. Ini harus segera diselesaikan,” tegas Andri.
Ketiadaan masterplan ini berpotensi meningkatkan risiko banjir, terutama, di musim hujan seperti saat ini.
Dukungan untuk BPBD Kota Bandung
DPRD siap mendukung pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, yang tinggal menunggu proses pengesahan.
“Mudah-mudahan pertengahan tahun ini BPBD sudah bisa beroperasi,” harap Andri.
Pembentukan BPBD dianggap krusial untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kota Bandung.
Banjir Mendesak di Berbagai Wilayah
Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Diskar PB Kota Bandung, Dian Rudianto, mengungkapkan, bahwa, sejak Januari hingga 5 Maret 2025, terjadi sembilan kejadian banjir di berbagai titik.
Wilayah terdampak, meliputi, Komplek Adipura, Rancasari, Andir, hingga, Derwati.
“Intensitas hujan yang tinggi membuat kolam retensi di beberapa lokasi tidak mampu menampung air,” ujar Dian Rudianto.
Dian, menambahkan, banjir di Kota Bandung merupakan bagian dari siklus puncak musim hujan dan terklasifikasi sebagai bencana hidrometeorologi.
Dian, menekankan, bahwa, mitigasi bencana harus melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.
Upaya Sosialisasi dan Tindakan Preventif
Diskar PB Kota Bandung, terus melakukan upaya sosialiasi kepada masyarakat.
“Kami bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, menjalankan program Mapag Hujan dengan membersihkan saluran air, sungai, serta, melakukan penanaman pohon di hulu. Ini bagian dari langkah preventif agar dampak bencana bisa diminimalkan,” jelas Dian.
Koordinasi yang Perlu Diperkuat
Dian, menegaskan, meskipun BPBD belum terbentuk, Kota Bandung tetap memiliki sistem penanggulangan bencana.
Namun, Dian meminta agar koordinasi antar perangkat daerah perlu diperkuat.
“Saat ini, pengelolaan bencana masih tersebar di beberapa dinas. Jika BPBD terbentuk, fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana akan lebih maksimal,” pungkas Dian.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan, Kota Bandung dapat mengurangi risiko bencana dan menghadapi tantangan puncak musim hujan dengan lebih baik. *Red
Komentar