KABARHARMONI | BANDUNG, – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung akan menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kewilayahan, Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri.
Satpol PP memperkuat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui penyediaan data akurat dan terintegrasi.
Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi menyebutkan data akurat menjadi kebutuhan utama.
Data itu mendukung pelaksanaan penegakan Perda di lapangan.
Menurutnya, berbagai kebijakan dan langkah penertiban harus bersandar pada informasi valid.
Perangkat daerah menyampaikan informasi sesuai kewenangannya masing-masing.
“Optimalisasi data ini sangat penting karena setiap tindakan penegakan memerlukan pemetaan yang jelas dan berbasis fakta. Karena itu kami membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data yang akurat sesuai kewenangannya,” ujar Bambang dalam kegiatan Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Kamis, 4 Juni 2026.
BACA JUGA: Wali Kota Bandung Instruksikan Satpol PP Jadi Wajah Pemerintah yang Tegas dan Humanis
Bambang: Data Valid Jadi Kunci Penertiban Tepat Sasaran
Bambang menjelaskan berbagai persoalan menjadi perhatian publik.
Persoalan itu meliputi reklame, perizinan, pajak daerah, penerangan jalan umum, hingga isu kewilayahan lain.
Penanganan persoalan tersebut memerlukan dukungan data sektoral lengkap agar berjalan tepat dan terukur.
Menurut Bambang, sinkronisasi data juga menjawab kebutuhan informasi.
Kebutuhan informasi itu kerap muncul dalam pembahasan bersama DPRD maupun pemangku kepentingan lain.
“Tanpa data yang akurat, kami tidak akan mampu menyusun pemetaan yang baik maupun menyampaikan kebutuhan dan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD,” katanya.
100 Peserta Sinkronkan Data Perda di Rapat 4 Juni 2026
Selain memperkuat basis data, kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi.
Satpol PP memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, kewilayahan, serta unsur keamanan.
Kolaborasi itu menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung.
Bambang mengatakan upaya mewujudkan Kota Bandung aman, tertib, dan kondusif bukan hanya tanggung jawab Satpol PP.
Upaya tersebut memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya penataan kota konsisten.
Penataan kota berjalan berdasarkan aturan berlaku.
Menurutnya, setiap langkah penertiban harus berjalan profesional, humanis, dan sesuai standar operasional prosedur.
“Penataan kota harus dilakukan dengan tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Tujuannya bukan sekadar menertibkan, tetapi juga memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.
BACA JUGA: Pansus 13 DPRD Merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2019 untuk Memperkuat Ketertiban Kota Bandung
BIN dan Polrestabes Bandung Dukung Basis Data Terintegrasi
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Fachruly menjelaskan tujuan kegiatan.
Kegiatan menyelaraskan data objek penegakan hukum daerah.
Perangkat daerah teknis menyelaraskan data bersama jajaran kewilayahan se-Kota Bandung.
Selain itu, kegiatan mendorong kepatuhan masyarakat dan badan usaha terhadap Perda.
Kegiatan juga meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui akurasi data perizinan dan wajib pajak.
Kegiatan mengoptimalkan kinerja operasional Satpol PP dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut.
Peserta terdiri atas unsur perangkat daerah, kewilayahan, serta jajaran Satpol PP Kota Bandung.
Hadir sebagai narasumber Agen Intelijen Ahli Madya BIN Daerah Jawa Barat Koordinator Wilayah Bandung Raya Sigit Mahendra.
Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Kusno Diyantara turut menjadi narasumber dan menyampaikan materi.
Penataan Kota Bandung Tegaskan Pendekatan Humanis
Melalui kegiatan ini, Satpol PP Kota Bandung berharap terbangun kesamaan data dan persepsi antarperangkat daerah.
Kesamaan itu membuat pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pelaksanaan penegakan juga mendukung terwujudnya Kota Bandung aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Red
Komentar