KABARHARMONI | BANDUNG, – Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung, Toni Wijaya S.E., S.H., menekankan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 memiliki posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan Kota Bandung.
Hal tersebut ia sampaikan pada kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Bandung Tahun 2027, di Hotel Grandia, Bandung, Senin, 2 Februari 2026.
Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan Jadi Prioritas
Toni Wijaya menerangkan, RKPD 2027 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan instrumen kunci untuk memastikan pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Hal ini terutama dalam menjawab persoalan utama perkotaan seperti pengangguran, kemiskinan, dan isu prioritas lainnya.
“Pengurangan tingkat pengangguran dan penurunan angka kemiskinan harus menjadi prioritas substantif, bukan sekadar target administratif,” ujarnya.
BACA JUGA: Penurunan Penerima Bansos di Kota Bandung: Kemiskinan Turun, Data Lebih Akurat
Pendekatan Terukur dan Lintas Sektor
DPRD Kota Bandung menekankan penyusunan RKPD 2027 dengan pendekatan yang lebih terukur, lintas sektor, serta berbasis wilayah.
Kebijakan itu akan memberikan dampak nyata dan tepat sasaran.
Dalam upaya menekan angka pengangguran, DPRD Kota Bandung mendorong penguatan penciptaan lapangan kerja produktif. Khususnya melalui pengembangan UMKM berbasis kewilayahan, ekonomi kreatif, dan sektor jasa perkotaan.
Selain itu, program pelatihan kerja harus terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta tidak bersifat seremonial.
DPRD Kota Bandung memperkuat sinkronisasi antara pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan pasar kerja. Termasuk melalui peran SMK, Balai Latihan Kerja (BLK), dan kolaborasi dengan sektor swasta.
“Pengangguran terdidik harus dijawab dengan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital,” katanya.
BACA JUGA: Disnaker Kota Bandung Buka Pelatihan Kerja dan Kewirausahaan untuk Puluhan Ribu Warga
Transformasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
DPRD menegaskan bahwa bantuan sosial saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan.
Transformasi dari perlindungan sosial menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin harus menjadi ruh utama RKPD 2027.
Toni Wijaya mengusulkan memperkuat integrasi program lintas perangkat daerah, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Data kemiskinan juga harus menjadi satu data terpadu sebagai dasar pengambilan kebijakan.
DPRD menilai penguatan ekonomi lokal dan koperasi, termasuk hilirisasi UMKM, penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan secara berkelanjutan.
BACA JUGA: Silaturahmi Memperkuat Kolaborasi antara Legislatif dan Eksekutif di Kecamatan Batununggal
Efektivitas Anggaran dan Kualitas Belanja Daerah
DPRD Kota Bandung juga menekankan efektivitas anggaran dan kualitas belanja daerah.
Setiap rupiah APBD harus memberikan dampak nyata terhadap penurunan pengangguran, kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“RKPD 2027 harus mampu menjadi jembatan antara visi pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan konkret masyarakat saat ini. Sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tuturnya.
Toni juga menegaskan komitmen DPRD Kota Bandung untuk mengawal secara kritis dan konstruktif proses penyusunan RKPD Tahun 2027 agar menjadi dokumen perencanaan yang inklusif, realistis, dan berpihak kepada rakyat. Red
Komentar