KABARHARMONI | BANDUNG, – Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menghadiri FGD dan menyusun Perwali tentang Koperasi Syariah, Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).
Dalam forum tersebut, Asep menekankan pentingnya pengembangan koperasi syariah sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro di Kota Bandung.
Sesuaikan Ekonomi Syariah dengan Karakter Bandung
Asep menilai pengembangan ekonomi syariah perlu menyesuaikan diri dengan karakteristik daerah.
Menurut dia, religiusitas masyarakat Kota Bandung terbilang cukup dominan sehingga menjadi modal kuat untuk mengembangkan ekosistem syariah.
Selain itu, Asep menilai potensi ekonomi syariah di Kota Bandung belum tergarap secara optimal.
Padahal, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan pelaku usaha mikro yang besar.
Namun, pertumbuhan ekonomi syariah belum sepenuhnya sebanding dengan potensi tersebut.
“Ketika kita bicara tentang ekonomi syariah, memang perlu ada upaya dari berbagai pihak. Untuk mempertemukan masyarakat dengan kesadaran untuk bekerja sama memperbesar ekosistem ekonomi syariah,” ujarnya.
Dana Saja Tidak Cukup, Akses dan Kapasitas Jadi Kunci
Selanjutnya, Asep menyampaikan pengembangan koperasi syariah tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan dana dan sumber pembiayaan.
Kemudahan akses layanan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro juga memegang peran penting.
Menurut Asep, pelaku usaha mikro saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan usahanya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang tepat, pendampingan, pelatihan, serta penyediaan sarana dan fasilitas yang mendukung keberlangsungan usaha masyarakat.
“Keberhasilan pengembangan pembiayaan syariah ini tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan keuangan. Tetapi juga oleh kemudahan akses layanan dan kapasitas pelaku usaha mikro,” katanya.
Apresiasi Pendampingan, Minta Konsistensi Program
Di sisi lain, Asep mengapresiasi upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung yang memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro.
Akan tetapi, berbagai program tersebut perlu berjalan secara konsisten agar masyarakat merasakan manfaatnya secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Asep menegaskan penguatan koperasi syariah membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kelembagaan ekonomi, hingga masyarakat sebagai pelaku utama.
Ia berharap penyusunan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Koperasi Syariah menjadi titik awal dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Bandung.
“Program yang baik harus dijaga konsistensinya. Ketika kita bicara tentang koperasi syariah, integritas dan kepercayaan masyarakat juga harus menjadi bagian penting yang kita jaga,” ujarnya. Red







Komentar