KABARHARMONI | BANDUNG, – Komisi III DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama Dinas Perhubungan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2025 dan menyusun rencana strategis Tahun Anggaran 2026.
DPRD Kota Bandung menggelar rapat di Ruang Rapat Bamus, Kamis, 19 Februari 2026.
Evaluasi Program Kerja, Fokus pada BRT dan Rutilahu
Dalam rapat tersebut, Komisi III menyoroti sejumlah isu penting yang berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Implementasi Bus Rapid Transit (BRT) dan penanganan kemacetan menjadi prioritas kami,” ujar Ketua Komisi III, Agus Hermawan, S.A.P.
Selain itu, peningkatan kualitas hunian melalui program Rutilahu dan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor parkir juga menjadi fokus utama.
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Tekan Kemacetan
Komisi III mencatat peningkatan anggaran Dinas Perhubungan pada Tahun 2026 menjadi Rp337 miliar, termasuk alokasi subsidi untuk mendukung operasional BRT.
“Program ini diharapkan menjadi solusi transportasi massal yang mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bandung,” tambah Ketua Komisi III.
Di sisi lain, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap menargetkan perbaikan 2.500 unit Rumah Tidak Layak Huni meskipun terdapat efisiensi anggaran.
“Kami akan mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat serta program tanggung jawab sosial perusahaan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
BACA JUGA: Tantangan Baru di Kota Bandung: Rapat Kerja Komisi III Bahas Solusi Kemacetan dan Program Parkir QR
Siapkan Kompensasi untuk Juru Parkir dan Pengemudi Angkot
Komisi III juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi dampak sosial ekonomi yang mungkin timbul selama pembangunan koridor BRT.
“Kami akan menyiapkan skema kompensasi bagi juru parkir dan pengemudi angkutan kota yang terdampak selama masa transisi operasional,” ujar Ketua Komisi III.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPRD Kota Bandung berkomitmen untuk terus mendorong sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, menekan kemacetan, serta memastikan pembangunan infrastruktur dan perumahan berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Red
Komentar