KABARHARMONI | BANDUNG, – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
Menurutnya, kritik yang lahir dari kajian ilmiah dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi instrumen penting untuk menyempurnakan kebijakan publik.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps HMI-Wati (KOHATI), dan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI Cabang Bandung Periode 2026–2027 di Pendopo Kota Bandung, Jumat, 31 Juli 2026.
Ajak HMI Jaga Tradisi Kritis dan Beri Solusi
Dalam sambutannya, Farhan mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus baru hasil pelantikan.
Ia berharap kepengurusan baru dapat melanjutkan tradisi intelektual HMI sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi Kota Bandung.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh ketua dan pengurus HMI Cabang Bandung, KOHATI, dan BPL. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Farhan mengajak HMI untuk terus menjaga tradisi berpikir kritis.
Ia menilai pemerintah tidak boleh berjalan sendiri dalam merumuskan maupun menjalankan kebijakan publik.
“HMI harus selalu menempatkan diri sebagai kelompok mahasiswa yang memiliki pandangan kritis terhadap pemerintah, baik di tingkat kota, provinsi maupun pusat. Pemerintah tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah harus selalu memiliki mitra yang kritis,” katanya.
BACA JUGA: Wali Kota Farhan: Kritik dan Masukan dari Warga Sangat Dibutuhkan
Suara Mahasiswa Jadi Alat Uji Kebijakan
Menurut Farhan, setiap kebijakan publik memiliki keterbatasan atau blind spot yang sering kali baru terlihat ketika masyarakat dan akademisi mengujinya.
Oleh karena itu, suara mahasiswa menjadi penting dalam mengevaluasi arah pembangunan.
“Dengan mendengarkan suara kritis mahasiswa, pemerintah memiliki alat untuk menguji apakah kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak ada kebijakan yang sempurna, pasti ada ruang yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk tidak hanya kritis, tetapi juga aktif menawarkan solusi.
Kaderisasi di organisasi kemahasiswaan, kata dia, harus melahirkan generasi yang memahami persoalan nyata di lapangan.
“Saat menjadi mahasiswa adalah waktu terbaik untuk menguji ilmu yang dipelajari dengan kondisi nyata di masyarakat. Dengarkan, rasakan, dan pahami persoalan mereka agar solusi yang ditawarkan benar-benar relevan,” pesannya.
BACA JUGA: Farhan: Siap Menghadapi Keluhan dan Kritik dari Masyarakat
Paparkan PR Besar Kota Bandung
Pada kesempatan tersebut, Farhan turut memaparkan sejumlah tantangan Kota Bandung saat ini.
Meski memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mendekati 10.000 dolar Amerika Serikat, sejumlah persoalan mendasar masih membayangi.
Ia menyebut angka pengangguran Kota Bandung masih sekitar 7,2 persen.
Sementara itu, rasio ketimpangan atau gini ratio berada di angka 0,42.
“Pekerjaan rumah kita masih besar. Target kami adalah menurunkan ketimpangan hingga mendekati rata-rata nasional, yaitu 0,36. Ini tentu tidak mudah dan membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Selain itu, Farhan menyoroti persoalan lingkungan.
Berdasarkan data Laci RW hasil verifikasi Pemkot Bandung dan Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari seperempat rumah di Kota Bandung belum memiliki sistem pengolahan limbah yang layak.
Akibatnya, masyarakat masih banyak membuang limbah domestik langsung ke sungai.
Kondisi ini, lanjut dia, menekan kualitas lingkungan dan sumber air baku.
Padahal cakupan layanan air bersih Perumda Tirta Wening Kota Bandung baru mencapai sekitar 38 persen.
Tidak hanya itu, ia juga menyinggung tantangan fiskal seperti tingginya belanja pegawai dan kekurangan sekitar 1.700 guru SD dan SMP.
Di sektor perumahan, tingkat kepemilikan rumah warga masih di bawah 50 persen.
Untuk itu, pemerintah mulai mengkaji alternatif hunian vertikal.
BACA JUGA: Farhan Ajak Perguruan Tinggi Sukseskan Visi Misi Bandung Utama
HMI Komitmen Jadi Laboratorium Kebijakan
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Bandung Periode 2026–2027, Darlingga Prasetio menyatakan komitmen organisasinya untuk menjadi laboratorium pemikiran bagi Pemerintah Kota Bandung.
Menurutnya, pemerintah harus menjawab berbagai persoalan seperti pengelolaan sampah, banjir, penerangan jalan, hingga maraknya aksi kriminalitas di malam hari melalui kajian yang komprehensif.
“HMI hadir sebagai episentrum gerakan dan laboratorium ilmu sosial. Kami ingin menghadirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi kontribusi nyata dalam menyelesaikan persoalan Kota Bandung,” ujarnya.
Darlingga menambahkan, HMI Cabang Bandung juga akan memperkuat proses kaderisasi melalui pelaksanaan Training Raya pada September 2026.
HMI Cabang Bandung menargetkan program tersebut mencetak kader yang siap melanjutkan estafet kepemimpinan.
Di akhir sambutannya, Farhan menyampaikan optimisme bahwa kader-kader HMI akan menjadi bagian dari pemimpin Indonesia di masa depan.
Karena itu, HMI Cabang Bandung harus terus memperkuat proses kaderisasi agar melahirkan pemimpin yang berintegritas, adaptif, dan peduli sosial. Red
Komentar