KABARHARMONI | BANDUNG, – Setelah dikenai sanksi sosial oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung atas insiden pembagian bir di ajang Pocari Sweat Run Indonesia (PSRI) 2025, Komunitas Free Runners memulai menjalankan komitmennya dengan membersihkan area Balai Kota Bandung, Sabtu 26 Juli 2025.
Pelaksanaan Kerja Sosial oleh 30 Anggota Free Runners
Sebanyak 30 anggota Free Runners melakukan kerja sosial di sepanjang kawasan balai kota, dari Taman Sejarah hingga Taman Dewi Sartika.
Kegiatan ini akan berlangsung selama dua pekan.
Baca Juga: Tim Yustisi Tindak Tegas Pembagian Minuman Keras (Bir) dalam acara PSRI 2025
Kapten Free Runners Ungkap Komitmen dan Tanggung Jawab
Kapten Free Runners, Aji Jatnika Kumara, mengatakan bahwa mereka siap menjalankan seluruh kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden yang terjadi.
Ia menyebut kegiatan ini bukan sekadar memenuhi sanksi, tetapi juga upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap komunitas.
“Ini hari pertama, dan kami hadir 30 orang sesuai arahan dari Pemkot. Kami akan jalankan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, terutama di hari Sabtu dan Minggu hingga dua pekan ke depan,” ungkap Aji.
Latar Belakang Insiden dan Reaksi Pemerintah Kota Bandung
Sebelumnya, Free Runners menjadi sorotan publik setelah terekam membagikan bir di jalur lari PSRI 2025.
Tindakan ini dianggap melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta bertentangan dengan nilai agamis yang diusung dalam visi Bandung Utama.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dalam Forum Klarifikasi menegaskan bahwa ruang publik harus dijaga bersama sebagai tempat yang aman, tertib, dan sesuai norma sosial serta budaya warga Bandung.
Sanksi Sosial dan Pelajaran bagi Komunitas
Sebagai bentuk sanksi sosial, komunitas Free Runners wajib menjalankan kerja sosial, menyampaikan permintaan maaf terbuka, serta menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
“Insiden ini jadi pelajaran penting. Bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi soal tanggung jawab moral. Kami ingin setiap komunitas yang terlibat dalam kegiatan publik paham dan mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Erwin. Red
Komentar